Septia ningrum
1eb04
26216922
SEJARAH EKONOMI INDONESIA
Disini mungkin banyak sekali orang yang tidak mengetahui
bagaimana perkembangan perekonomian di Indonesia, maka disini akan dibahas
sejarah ekonomi inonesia dari Indonesia
sebelum merdeka sampai masa pemerintahan reformasi agar semua tidak hanya menikmati hasil kemerdekaan saja tetapi juga harus mengatahui sejarah ekonomi indonesia sebelum merdeka, dari sejarah pra kolonialisme,sistem monopoli voc, sistem tanam paksa,sampai pada reformasi,
kita sendiri harus mengetahui, apa sih sejarah ekonomi indonesia itu ??sejarah ekonomi indonesia adalah suatu catatan penting untuk melihat bagaimana perkembangan perekonomian indonesia dalam perjalanan waktunya. kondisi ekonomi indonesia mengalami berbagai dinamika seiiring perputaran waktu.
·
Sejarah
Pra Kolonialisme
Indonesia terletak di posisi geografis antar benua Asia dan
Eropa serta samudera Pasifik dan Hindia,sebuah posisi yang strategis dalam
jalur pelayaran niaga antar benua . salah satu jalan sutra , yaitu jalur sutra
laut ialah dari tiongkok dan indonesia melalui selat Malaka ke India . dari
sini ada yg keteluk Persia , melalui suriah kelaut tengah ada yg kelaut Merah
melalui Mesir dan sampai juga kelaut tengah ( Van Leur ) . perdagangan laut
antar India , Tiongkok dan Indonesia di mulai pada abad pertama sesudah masehi
, demikian juga hubungan indonesia dengan daerah - daerah barat ( Kekaisaran
Romawi ) . perdagangan di masa kerajaan tradisional di sebut Van Leur mempunyai
sifat kapitalisme politik , dimana pengaruh raja dalam perdagangan itu sangat
besar . Misalnya di masa Sriwijaya saat perdagangan internasional dari Asia
Timur ke Asia Barat dan Eropa mencapai jaman keeasanya raja dan para bangsawan
mendapatkan kekayaannya dari berbagai Upeti Pajak tidak ada proteksi terhadap
jenis produk tertentu , karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal
yang mampir .
Penggunaan uang yang berupa Koin Emas dan Koin Perak sudah
di kenal di masa itu namun pemakaian uang baru dikenal di masa kerajaan Islam
misalnya picis yan terbuat dari timah di Cirebon, namun penggunaan uang masih
terbatas internasional karna perdagangan barter banyak berlangsung dalam sistem
perdagangan internasional . karenanya tidak tidak terjadi surplus atau defisit
yang harus diimbangi dengan ekspor atau impor logam mulia
Perekonomian
pada Masa VOC
Untuk dapat bersaing
dengan orang-orang Portugis dan menghindari persaingan antara pedagang-pedagang
Belanda sendiri, pihak Belanda dalam bulan Maret 1602 membentuk Serikat Dagang
Belanda di Hindia yang disebut Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).
Serikat dagang tersebut berwatak semi pemerintah. Badan itu dibantu,
dipersenjatai dan dilindungi oleh pemerintah Belanda, yang pimpinan pusatnya
ada pada Heren XVII dan merupakan satu-satunya serikat dagang yang boleh
menjalankan dagang di Hindia. Persekutuan Dagang ini oleh pemerintah Belanda
diberikan Hak Oktroi yang terdiri dari :
1) Hak untuk
dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Indonesia
2) Monopoli perdagangan
3) Mencetak dan
mengedarkan uang sendiri
4) Mengadakan
perjanjian dengan pihak lain
5) Melakukan perang dengan
negara lain
6) Menjalankan kekuasaan
kehakiman
7) Pemungutan pajak
8) Memiliki
angkatan perang sendiri
9) Mengadakan pemerintahan
sendiri Pada dasarnya,
Untuk menghadapi perlawanan-perlawanan bangsa Indonesia, VOC
meningkatkan kekuatan militernya serta membangun benteng-benteng seperti di
Ambon, Makassar, Jayakarta dan lain-lain Untuk melaksanakan monopoli
perdagangan tersebut, VOC mengambil beberapa cara atau tindakan sehingga
didapatkan keuntungan yang maksimal, antara lain :
a. Dengan
melakukan Pelayaran Hongi untuk memberantas penyelundupan.
Tindakan yang
dilakukan VOC adalah
a. Merampas setiap kapal penduduk yang menjual langsung
rempah-rempah kepada pedagang asing seperti Inggris, Prancis dan Denmark.
b. Malakukan
Ekstirpasi, yaitu penebangan tanaman milik rakyat untuk mempertahankan agar harga
rempah-rempah tidak merosot bila hasil panen berlebihan (over produksi)
c. Melakukan
perjanjian-perjanjian dengan raja setempat, terutama yang kalah perang wajib menyerahkan hasil bumi yang diperlukan VOC dengan harga yang ditetapkan VOC.
Dampak positif yang ditimbulkan dari periode kekuasaan dan
monopoli VOC di Indonesia bagi bangsa Indonesia sendiri adalah menempatkan hasil bumi Indonesia, terutama
rempah-rempah sebagai komoditi yang sangat laku di pasaran Eropa sehingga
semakin mudah untuk diperdagangkan.
Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya penindasan dalam
bidang perdagangan, dimana melalui hak monopoli VOC, perdagangan di Nusantara
tidak diberikan kebebasan karena pihak VOC mengantisipasinya lewat Pelayaran
Hongi.
·
Sejarah
Sistem Perekonomian Indonesia di Masa Sistem Tanam Paksa
Menurut sejarah, sejarah perekonomian Indonesia mencatat
bahwa ditahun 1830 terjadi kebangkrutan yang dialami oleh pemerintah penjajah
akibat dari Perang Diponegoro tahun 1825 – 1930 yang merupakan perang terbesar
di tanah Jawa dan juga Perang Paderi tahun 1821 – 1837 di Sumatera Barat.
Kemudian Jendral Van den Bosch selaku Gubernur saat itu memperoleh izin untuk
menerapkan Sistem Tanam Paksa atau yang disebut dengan Cultuur Stelsel yang
memiliki tujuan utama untuk menutupi defisit dari besarnya anggaran pemerintah
serta untuk mengumpulkan kembali kas pemerintahan yang habis terpakai.
Sebenarnya sistem tanam paksa ini lebih kejam dan lebih keras
dibanding dengan sistem monopoli VOC sebab adanya sasaran keperluan pemasukan
negara yang memang sangat dibutuhkan saat itu. Jika dalam masa monopoli VOC
para petani diwajibkan menjual hasil tertentu dari pertaniannya kepada VOC,
maka di masa tanam paksa ini pemerintah sekaligus yang menetapkan harganya.
Akibatnya matinya perkembangan sistem pasar yang bebas.
Memang dari hasil sistem Tanam Paksa ini berhasil meningkatkan
sejumlah komoditi pertanian hingga dapat dieskpor ke Eropa, sehingga semakin
tinggi penghasilan yang didapat oleh pemerintahan Belanda saat itu namun upah
yang diberikan kepada kaum petani tidak seimbang dibanding tenaga dan jerih
payah yang mereka keluarkan di masa sistem tanam paksa tersebut.
·
Era penduduk jepang
Secara besar penjahan Jepang di Indonesia diawali pasa bulan
juni 1942. Bulan Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pertemuan pertamanya pada bulan Mei, Soepomo
membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan. Pada 9 Agustus
1945 Soekarno, Hatta dan radjiman Widioningrat diterbangkan ke Vietnam untuk
bertemu Marsekal Terauchi.
Kebijakan ekonomi pada jaman penjajahan Jepang, terdiri atas
:
1. Perluasan Areal Persawahan
2. Pengawasan
Pertanian Dan Perkebunan.
Jepang mengizinkan
dua jenis tanaman perkebunan yaitu karet dan kina kedua jenis tanaman itu
berhubungan langsung dengan kepentingan perang. Sedangkau tembakau, teh, kopi
harus dihetikan
penanamannya Karena hanya berhubungan dengan kenikmatan.
Jepang menduduki Indonesia hanya tiga tahun setengah, sedangkan Belanda
menjajah Indonesia selama tiga abad.
·
Cita-cita ekonomi merdeka
Sistem Ekonomi
Kerakyatan mangacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai bangsa
Indonesia yang tujuannya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia dengan salah satu unsur intrinsiknya adalah Ekonomi Pancasila
(Mubyarto: 2002) yang nilai-nilai dasar sebagai berikut
1. Ketuhanan, di
mana “roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial,
dan moral”
2. Kemanusiaan,
yaitu : “kemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial, tidak
membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan
sosial”.
3. Kepentingan
Nasional (Nasionalisme Ekonomi), di mana “nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era
globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang
kuat, tangguh, dan mandiri.
4. Kepentingan
Rakyat Banyak (Demokrasi ekonomi) : “demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan
kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi
perorangan dan masyarakat”.
5. Keadilan Sosial, yaitu : “keseimbangan yang harmonis,
efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan
otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
·
Pemerintahan orde lama
Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sudah
tokok-tokoh negara saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat
bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok.
Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya
mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan
cita-cita tolong menolong adalah koperasi, namun bukan berarti semua kegiatan
ekonomi harus dilakukan secara koperasi.
Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu,
Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di Amerika tahun 1949, menegaskan
bahwa yang dicita-citakan adalah semacam ekonomi campuran. Namun demikian dalam
proses perkembangan berikutnya disepakatilah suatu bentuk ekonomi yang baru,
dinamakan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila, yang didalamnya mengandung unsur
pentinga yang disebut Demokrasi Ekonomi.
Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan yang akan
mencerminkan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka
menurut UUD’45, sistem perekonomian Indonesia tercermin dalam pasal-pasal 23,
27, 33. Dan 34.
Sistem perekonomian di Indonesia sangat menentang adanya
sistem Free Fight Liberalism, Etatisme (Ekonomi Komando) dan Monopoli, karena
sistem ini memang tidak sesuai dengan sitem ekonomi yang dianut Indonesia
(bertentangan).
Free fight liberalism ini dianggap tidak cocok dengan
kebudayaan Indonesia dan berlawanan dengan semangat gotong-royong yang
tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33, dan dapat mengakibatkan semakin besarnya
jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.
Meskipun pada awal perkembangan perekonomian Indonesia
menganut sistem ekonomi pancasila, ekonomi Demokrasi, dan ‘mungkin campuran’,
namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah
terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan
bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian
juga dengan sistem etatisme, pernah juga memberi corak perekonomian di tahun 1960-an sampai dengan
pada masa orde baru.
·
Pemerintahan orde baru
Orde Baru adalah sebutan bagai masa pemerintahan Presiden
Soeharto. Orde Baru menggantikan pemerintahan Orde Lama yang di pimpin oleh
Soekarno.
Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam
jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini
dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu,
kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah
mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19
September1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan
kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan
PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966,
tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.
Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya
krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus
memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus
memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat.
Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya
kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan
utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi
besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu
terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti
akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang
Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat
mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan
Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan
mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga
akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU
Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi.
Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat
dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "Era
Reformasi".
·
Pemerintahan reformasi
Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri
dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil
presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru
dan dimulainya Orde Reformasi.
Latar belakang munculnya reformasi:
A. Bidang
politik
B. Bidang
ekonomi
C. Bidang sosial
Dampak reformasi bagi rakyat Indonesia:
A. Pemerintahan orde baru jatuh dan muncul
era reformasi. Namun reformasi dan keterbukaan tidak diikuti dengan suasana tenang, aman, dan
tentram dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Konflik antar kelompok etnis
bermunculan di berbagai daerah seperti Kalimantan Barat. Konflik tersebut
dilatarbelakangi oleh masalah-masalah sosial, ekonomi dan agama.
B. Rakyat sulit membedakan apakah sang
pejabat bertindak sebagai eksekutif atau pimpinan partai politik karena adanya
perangkapan jabatan yang membuat pejabat bersangkutan tidak dapat
berkonsentrasi penuh pada jabatan publik yang diembannya.
C. Banyak kasus muncul ke permukaan yang
berkaitan dengan pemberian batas yang tegas pada teritorial masing-masing
wilayah, seperti penerapan otonomi pengelolaan wilayah pengairan.
D. Pemerintah tidak lagi otoriter dan
terjadi demokratisasi di bidang politik (misalnya: munculnya parpol-parpol
baru), ekonomi (misalnya: munculnya badan-badan umum milik swasta, tidak lagi
melulu milik negara), dan sosial (misalnya: rakyat berhak memberikan tanggapan
dan kritik terhadap pemerintah).
E. Peranan militer di dalam bidang politik
pemerintahan terus dikurangi (sejak 2004, wakil militer di MPR/DPR dihapus).
ANALISIS :
Sebelum merdeka Indonesia
mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode, ada empat negara
yang pernah menduduki Indonesia, yaitu protugis,belanda,inggris dan jepang
disini kita harus mengetahui sejarah ekonomi Indonesia dari sejarah pra kolonialisme,sistem monopoli
voc yang adanya penindasan dalam bidang perdagangan, dimana melalui hak
monopoli VOC, perdagangan di Nusantara tidak diberikan kebebasan karena pihak
VOC mengantisipasinya lewat Pelayaran Hongi tetapi juga ada dampak positifnya
seperti ditimbulkan dari periode
kekuasaan dan monopoli VOC di Indonesia bagi bangsa Indonesia sendiri
adalah menempatkan hasil bumi Indonesia,
terutama rempah-rempah sebagai komoditi yang sangat laku di pasaran Eropa
sehingga semakin mudah untuk diperdagangkan. Selain sistem monopoli voc,
sejarah Indonesia ada sistem tanam paksa yang Sebenarnya sistem tanam paksa ini
lebih kejam dan lebih keras dibanding dengan sistem monopoli VOC sebab adanya
sasaran keperluan pemasukan negara yang memang sangat dibutuhkan saat itu.
Walaupun Indonesia sering dijajah oleh bangsa luar, ternyata
banyak dampak positif bagi Indonesia itu sendiri.
Sistem perekonomian di Indonesia,Semakin meningkatnya mutu
perekonomian di Indonesia,terdapat inflasi naik turunnya perekonomian di Indonesia,
dilihat dari latar belakarang sejarah,Indonesia menganut sistem ekonomi yang
berasaskan kekeluargaan, dasar sistem ekonomi Indonesia dimuat dalam UUD1945
pasal 33, seiring perkembangan perkonomian di indonesia cenderung berubah ubah
dari setiap pemimpin negara.
REFERENSI :
